Asep Kusdinar: Malang Raya Megapolitan Jangan Hanya Besarkan Kota, Desa Tak Boleh Tertinggal

Malang | Serulingmedia.com – Ketimpangan manfaat pembangunan menjadi tantangan dalam mewujudkan Malang Raya sebagai kawasan megapolitan.

 

Di tengah penguatan infrastruktur dan konektivitas antardaerah, pertumbuhan perkotaan tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa jika potensi lokal tidak terhubung dengan industri, teknologi, dan pasar.

 

Karena itu, pembangunan Malang Raya Megapolitan harus melampaui ambisi memperluas kawasan perkotaan.

 

Pemerataan ekonomi, penguatan desa, dan keterhubungan antarpotensi wilayah menjadi fondasi agar pembangunan tidak hanya menguntungkan pusat-pusat pertumbuhan, tetapi juga menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat di perdesaan.

Perspektif tersebut disampaikan Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan (Bakorwil) III Malang,

Asep Kusdinar, saat menjadi dosen praktisi di hadapan mahasiswa Program Doktor (S3) Departemen Ilmu Pertanian, Fakultas Bio Industri Pertanian dan Kehutanan, Universitas Brawijaya, Selasa (13/10/2026).

Dalam kesempatan itu, Asep memaparkan fondasi dan pilar pembangunan Malang Raya Megapolitan. Ia menekankan pentingnya membangun hubungan yang saling menguatkan antara pusat-pusat perkotaan dan kekuatan ekonomi perdesaan.

“Megapolitan tidak boleh hanya dimaknai sebagai pertumbuhan kota. Kita harus membangun hubungan yang saling menguatkan antara kota dan desa. Kota menjadi pusat inovasi, perdagangan, jasa, dan pengembangan teknologi, sedangkan desa memiliki kekuatan pada produksi pangan, perkebunan, sumber daya alam, serta ekonomi berbasis potensi lokal. Keduanya harus terhubung dan tumbuh bersama,” jelas Asep.

Menurutnya, Malang Raya memiliki karakter wilayah dengan potensi ekonomi yang saling melengkapi. Kota Malang mempunyai kekuatan pada sektor pendidikan, jasa, perdagangan, dan ekonomi kreatif.

 

Kota Batu bertumpu pada pariwisata dan pertanian, sedangkan Kabupaten Malang memiliki bentang wilayah luas dengan potensi pertanian, perkebunan, industri, kehutanan, kelautan, dan pariwisata.

Keragaman tersebut menjadi modal strategis pembangunan apabila dikelola dalam satu kesatuan ekosistem ekonomi dan kewilayahan.

Namun, integrasi kawasan tidak cukup hanya diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur.

 

Tantangan utamanya adalah memastikan potensi setiap daerah terhubung dengan rantai produksi, pengolahan, distribusi, dan pemasaran sehingga nilai ekonomi yang tercipta dapat dirasakan masyarakat secara lebih merata.

Desa Jangan Hanya Menjadi Penyangga Kota
Asep menekankan, desa tidak seharusnya hanya diposisikan sebagai wilayah penyangga yang memasok kebutuhan kawasan perkotaan.

 

Desa perlu diperkuat sebagai pusat produksi, inovasi lokal, kewirausahaan, dan penciptaan nilai tambah.

Potensi pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan harus didukung akses pembiayaan, pemanfaatan teknologi, industri pengolahan, jaringan distribusi, serta akses pasar yang lebih luas.

Dengan dukungan tersebut, produk desa tidak hanya dipasarkan sebagai bahan mentah, tetapi dapat diolah menjadi komoditas bernilai tambah yang meningkatkan pendapatan masyarakat.

Persoalan pemerataan menjadi penting karena konektivitas wilayah tidak dengan sendirinya menjamin distribusi manfaat pembangunan.

 

Apabila masyarakat desa hanya menjadi pemasok bahan baku tanpa memperoleh kesempatan mengembangkan industri pengolahan dan usaha turunannya, nilai ekonomi yang dinikmati di tingkat lokal berpotensi tetap terbatas.

Karena itu, penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan desa, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perlu menjadi bagian dari strategi pembangunan megapolitan.

Asep berpandangan, desa yang memiliki sumber daya manusia, kelembagaan, dan kekuatan ekonomi akan mempunyai daya tawar lebih besar dalam ekosistem kawasan.

 

Desa juga harus memiliki ruang untuk menentukan arah pengembangan potensi lokal sesuai karakteristik dan kebutuhan masyarakatnya.

67 Perguruan Tinggi Jadi Modal Inovasi
Keberadaan 67 perguruan tinggi negeri dan swasta di Malang Raya membuka peluang kolaborasi dalam memperkuat ekonomi berbasis potensi lokal.

Perguruan tinggi dapat berkontribusi melalui riset terapan, pengembangan teknologi pertanian, digitalisasi usaha, inovasi produk, hingga pendampingan masyarakat dalam meningkatkan produktivitas.

Asep menekankan bahwa pengetahuan yang dihasilkan kampus perlu terhubung dengan kebutuhan nyata masyarakat.

 

Hasil penelitian tidak cukup berhenti pada publikasi akademik, tetapi perlu diterjemahkan menjadi inovasi yang dapat dimanfaatkan petani, pelaku UMKM, pengusaha lokal, dan pemerintah desa.

Kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat diharapkan mampu memperpendek jarak antara potensi ekonomi desa dan peluang pasar yang tersedia di kawasan perkotaan maupun wilayah yang lebih luas.

Dalam kerangka pembangunan nasional, arah pengembangan wilayah Jawa menekankan terwujudnya megalopolis yang unggul, inovatif, inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Untuk Malang Raya, arah tersebut menuntut integrasi yang tidak hanya mencakup transportasi, tetapi juga ekonomi, sumber daya manusia, teknologi, dan pasar.

Green Economy dan Blue Economy Jadi Peluang

Karakter geografis Malang Raya yang mencakup pegunungan, dataran tinggi, kawasan pertanian dan perkebunan, hingga pesisir selatan memberikan peluang bagi pengembangan ekonomi berbasis keberlanjutan.

Pada sektor green economy atau ekonomi hijau, penguatan pertanian berkelanjutan, perkebunan kopi, hortikultura, konservasi sumber daya air, dan pengelolaan lingkungan dapat menjadi fondasi ekonomi desa.

Komoditas seperti apel, jeruk siam, alpukat, pisang, durian, sayuran, tebu, dan kopi robusta berpotensi dikembangkan melalui pengolahan hasil, penguatan merek, peningkatan kualitas produk, dan perluasan akses pasar.

Sementara itu, blue economy atau ekonomi biru membuka ruang pengembangan ekonomi kawasan pesisir melalui perikanan tangkap, pengolahan hasil laut, usaha berbasis kelautan, serta pariwisata bahari yang tetap memperhatikan keberlanjutan ekosistem.

Kedua pendekatan tersebut tidak sekadar mendorong pemanfaatan sumber daya alam, tetapi juga menempatkan keberlanjutan lingkungan dan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat sebagai bagian penting pembangunan.

“Potensi desa harus diubah menjadi kekuatan ekonomi. Pertanian harus terhubung dengan industri pengolahan dan pasar, perkebunan harus mampu menghasilkan nilai tambah, dan potensi kelautan harus dikelola secara berkelanjutan. Dengan begitu, masyarakat desa memiliki kesempatan lebih besar untuk menjadi pelaku utama pembangunan,” ungkap Asep.

Pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru, menurut perspektif tersebut, harus diikuti penguatan kapasitas masyarakat agar mereka tidak hanya menjadi penyedia sumber daya, tetapi juga memperoleh manfaat dari pengolahan dan pengembangan usaha berbasis potensi lokal.

Jalan Tol dan JLS Harus Membuka Peluang Ekonomi

Pembangunan infrastruktur, termasuk Jalan Tol Pandaan–Malang dan Jalur Lintas Selatan (JLS), menjadi bagian penting dalam membuka akses antarkawasan.

Namun, manfaat infrastruktur tidak cukup diukur dari semakin cepatnya perjalanan atau meningkatnya mobilitas barang dan manusia.

 

Konektivitas perlu diikuti tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru, peningkatan kapasitas masyarakat, serta terbukanya akses bagi produk lokal menuju pasar yang lebih luas.

JLS, misalnya, berpotensi membuka peluang pengembangan kawasan selatan Jawa Timur. Akan tetapi, peluang tersebut memerlukan kesiapan desa untuk mengembangkan produk unggulan, memperkuat UMKM, meningkatkan kualitas layanan pariwisata, dan membangun jaringan pemasaran.

Tanpa kesiapan ekonomi lokal, peningkatan aksesibilitas belum tentu berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan masyarakat di wilayah yang dilalui. Karena itu, pembangunan infrastruktur perlu berjalan beriringan dengan program pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha produktif.

Asep menilai, pembangunan Malang Raya Megapolitan memerlukan orkestrasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, pemerintah desa, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat.

Kolaborasi tersebut dibutuhkan untuk memastikan pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan membentuk keterkaitan ekonomi yang saling menguntungkan antardaerah.

“JLS harus membuka peluang, desa harus menjadi penggerak ekonomi, dan kolaborasi harus memastikan manfaat pembangunan dirasakan masyarakat. Megapolitan yang kita bangun bukan hanya tentang menghubungkan wilayah, melainkan membangun keterkaitan antarpotensi agar desa dan kota dapat tumbuh bersama,” tegasnya.

Pemerataan Menjadi Ukuran Keberhasilan

Gagasan Malang Raya Megapolitan pada akhirnya menghadirkan tantangan yang lebih besar daripada sekadar membangun konektivitas dan memperkuat kawasan perkotaan.

 

Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan perlu memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi menghasilkan kesempatan usaha, lapangan kerja, peningkatan pendapatan, serta nilai tambah yang dapat dinikmati masyarakat di berbagai wilayah.

Keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari berkembangnya pusat perdagangan, bertambahnya infrastruktur, atau meningkatnya arus wisatawan.

 

Perlu pula dilihat apakah petani memperoleh nilai tambah dari hasil produksinya, apakah UMKM desa mampu menembus pasar yang lebih luas, dan apakah masyarakat pesisir memperoleh manfaat dari pengembangan ekonomi kelautan.

Dalam kerangka itu, integrasi desa dan kota menjadi fondasi untuk membangun kawasan megapolitan yang inklusif dan berkelanjutan.

Malang Raya memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi. Namun, masa depan megapolitan tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar kota berkembang, melainkan juga oleh seberapa kuat desa terlibat dalam proses pembangunan dan seberapa merata manfaatnya dirasakan masyarakat.

Desa bukan pinggiran yang sekadar mengikuti laju pertumbuhan kota. Desa harus menjadi bagian dari pusat produksi, inovasi, dan kekuatan ekonomi yang ikut menentukan masa depan Malang Raya. ( Eno).