ATR/BPN Gandeng 38 Kampus, Kejar 145 RDTR untuk Percepat Izin Berusaha
Jakarta | Serulingmedia.com-Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggandeng perguruan tinggi untuk mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Kolaborasi ini menjadi strategi pemerintah memenuhi kebutuhan RDTR yang terus meningkat sekaligus mendorong percepatan perizinan berusaha.
Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan, mengatakan kebutuhan RDTR dalam jumlah besar membutuhkan dukungan kapasitas yang lebih luas, termasuk dari kalangan akademisi.
“Kita membutuhkan kapasitas yang lebih luas dalam menghadapi kebutuhan penyelesaian RDTR, termasuk melalui kapasitas akademik yang dimiliki oleh perguruan tinggi,” ujar Ossy dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penyusunan RDTR Tahun 2026 melalui Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (10/9/2026).
Berdasarkan data per 8 September 2026, sebanyak 572 RDTR telah terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS). Integrasi tersebut telah mendukung penerbitan 751.364 konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sepanjang Agustus 2026.
Menurut Ossy, semakin banyak RDTR yang terintegrasi dengan OSS, semakin besar pula peluang percepatan proses perizinan berusaha.
“Semakin banyak RDTR yang terintegrasi dengan OSS, maka akan semakin besar peluang proses perizinan berusaha menjadi lebih cepat,” katanya.
Ossy menegaskan, percepatan penyusunan RDTR memiliki dampak langsung terhadap kemudahan investasi dan aktivitas usaha. Karena itu, peningkatan jumlah RDTR harus terus digenjot secara bersama-sama.
“Apabila upaya kita untuk mempercepat RDTR ini kita lakukan, akan semakin meningkatkan secara eksponensial terhadap penerbitan KKPR dan kemudahan izin berusaha di negara kita,” tegasnya.
Target 1.703 RDTR hingga 2028
Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, mengungkapkan penyelesaian RDTR pada periode 2026-2028 ditargetkan mencapai 1.703 RDTR.
Untuk tahun 2026, pemerintah menargetkan penyelesaian 500 RDTR. Dalam skema kerja sama dengan perguruan tinggi, ditargetkan dapat diselesaikan 62 paket dengan volume 145 RDTR di 18 provinsi.
Sejumlah wilayah menjadi konsentrasi utama penyusunan RDTR tersebut, antara lain Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, dan Jawa Barat.
Suyus menyebut kerja sama tersebut mendapat respons positif dari perguruan tinggi. Dari 40 perguruan tinggi negeri dan swasta yang telah dikirimi permintaan kesediaan, sebanyak 38 perguruan tinggi menyatakan siap terlibat.
“Kami telah mengirimkan total permintaan kesediaan kepada 40 perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Total perguruan tinggi yang telah menyampaikan kesediaan kembali adalah total 38, dengan rincian 20 PTN dan 18 PTS yang tersebar di seluruh Indonesia,” jelas Suyus.
Selanjutnya, akan dibentuk tim pelaksana yang melibatkan para ahli dari perguruan tinggi untuk mendukung proses penyusunan RDTR.
Kolaborasi ATR/BPN dengan perguruan tinggi ini diharapkan tidak hanya mempercepat pemenuhan target RDTR, tetapi juga memperkuat kualitas perencanaan tata ruang melalui dukungan keilmuan dan kapasitas akademik.
Rakor tersebut diikuti perwakilan perguruan tinggi negeri dan swasta dari berbagai daerah di Indonesia secara daring.
Hadir secara langsung Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Kawasan Dony Erwan, Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang Reny Windyawati, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan jajaran Direktorat Jenderal Tata Ruang.( Sar)
