UIN Maliki Malang Jadi Pilot Program KPK, Rektor Tegaskan Komitmen Kendalikan Gratifikasi

2367003_11zon

Malang | Serulingmedia.com – Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menegaskan komitmennya memperkuat integritas dan mengendalikan praktik gratifikasi di lingkungan kampus.

Komitmen tersebut diperkuat melalui penunjukan UIN Maliki Malang sebagai pilot program Pengendalian Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Komitmen kuat tersebut ditegaskan langsung oleh Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., saat menerima kunjungan tim KPK RI dalam agenda tindak lanjut dan evaluasi program pengendalian gratifikasi di kampus berlogo Ulul Albab tersebut, Jumat (20/11/2026).

Rektor mengapresiasi kepercayaan KPK yang menjadikan UIN Maliki Malang sebagai kampus percontohan pengendalian gratifikasi. Ia menilai penunjukan tersebut merupakan amanah yang harus dijalankan melalui komitmen bersama seluruh sivitas akademika.

“Ini merupakan amanah yang tidak mudah. Insyaallah, dengan komitmen bersama untuk menjaga integritas, gratifikasi bisa dikendalikan,” tegas Ilfi di hadapan tim KPK.

Sementara itu, tim KPK yang hadir terdiri atas Kasatgas Akademi APH dan Widyaiswara Muh. Indra Furqon serta tim Direktorat Jejaring Pendidikan KPK, yakni Indira Anggraini Zachriyan, Astria Sharinta Dewanti, Owi Noviana Sukri, dan Candra Mayliasari P. Y.

Dalam kegiatan tersebut, tim KPK melakukan monitoring dan wawancara langsung dengan sejumlah pihak, mulai dari pejabat kampus, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa hingga mitra kerja atau vendor.

Indira Anggraini Zachriyan, yang akrab disapa Anggi, mengatakan monitoring terhadap rencana tindak lanjut dan evaluasi program pengendalian gratifikasi di UIN Maliki Malang berjalan lancar dan sesuai target.

“Alhamdulillah, semua sudah terpenuhi dan tidak ada kendala. Hasil diskusi dengan pejabat, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan mitra kerja atau vendor sudah terlaksana dengan baik,” ujarnya.

Meski demikian, Anggi menyebut tim KPK juga menerima sejumlah masukan selama pelaksanaan program percontohan tersebut.

Masukan itu akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut di kantor pusat KPK untuk menyempurnakan model pengendalian gratifikasi di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN).

Ia berharap praktik baik yang telah diterapkan UIN Maliki Malang dapat dibagikan kepada seluruh PTKN di Indonesia sehingga menjadi model penguatan integritas dan pencegahan gratifikasi di lingkungan perguruan tinggi.

Hasil monitoring tersebut selanjutnya menjadi bahan evaluasi KPK dalam mengembangkan model pengendalian gratifikasi yang dapat diterapkan secara lebih luas di lingkungan pendidikan tinggi keagamaan negeri. ( Eno).