ATR/BPN Perkuat Pengawasan Internal, Cegah Penyimpangan dan Praktik Percaloan
Jakarta | Serulingmedia.com –Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat pengawasan internal untuk mencegah penyimpangan, penyalahgunaan kewenangan, dan praktik percaloan dalam pelayanan pertanahan.
Langkah tersebut dilakukan melalui pendekatan pengawasan yang lebih proaktif dengan mengutamakan identifikasi risiko, pencegahan pelanggaran, serta rekomendasi perbaikan tata kelola organisasi.
Inspektur Jenderal (Irjen) ATR/BPN, Wahyu Widada, menegaskan bahwa pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penemuan kesalahan, tetapi harus mampu mencegah penyimpangan sejak dini.
“Fungsi pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penemuan kesalahan. Kita harus mampu mengidentifikasi potensi risiko, mencegah terjadinya penyimpangan, dan memberikan rekomendasi perbaikan yang konkret,” tegas Wahyu dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Menurutnya, pengawasan berbasis pencegahan menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan.
Wahyu juga meminta seluruh jajaran Kantor Wilayah BPN provinsi dan Kementerian ATR/BPN menjaga profesionalisme serta integritas dalam menjalankan tugas.
Ia menegaskan tidak boleh ada ruang bagi praktik percaloan, penyalahgunaan kewenangan, maupun intervensi yang bertentangan dengan ketentuan.
“Setiap aparatur harus bekerja secara profesional dan berintegritas. Tidak boleh ada ruang bagi praktik percaloan, penyalahgunaan kewenangan, maupun intervensi yang bertentangan dengan ketentuan,” ujarnya.
Melalui penguatan pengawasan internal dan komitmen integritas seluruh aparatur, ATR/BPN berharap tercipta sistem kerja yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel.
Upaya tersebut sekaligus ditujukan untuk memperkuat kepercayaan masyarakat serta memastikan pelayanan pertanahan berjalan sesuai aturan.
Wahyu mengingatkan bahwa keberhasilan institusi bukan ditentukan oleh kehebatan individu, melainkan kemampuan seluruh jajaran bekerja bersama demi kepentingan masyarakat.
“Kita harus berada di garis terdepan untuk memastikan hadirnya rasa keadilan di dalam masyarakat. Tidak penting siapa yang lebih hebat karena keberhasilan adalah ketika suatu tujuan dapat kita capai bersama. Pemenangnya adalah rakyat,” pesannya.( Sar)
