ATR/BPN Selesaikan 35.294 Kasus Pertanahan, Selamatkan Aset Negara Rp5,28 Triliun

IMG-20261116-WA0072

Jakarta | Serulingmedia.com –Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat lebih dari 58.000 kasus pertanahan masuk dalam kurun hampir 12 tahun terakhir.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 35.294 kasus atau sekitar 60 persen berhasil diselesaikan hingga 3 November 2026.

Capaian tersebut disampaikan Staf Khusus Menteri ATR/BPN Bidang Pemberantasan Mafia Tanah, Yaved Duma Parembang, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Yaved menjelaskan, sepanjang 2026 terdapat 21.000 kasus tunggakan dari tahun sebelumnya dan tambahan 3.392 kasus baru. Dari total tersebut, sebanyak 1.164 kasus telah berhasil dituntaskan.

Penanganan kasus pertanahan oleh ATR/BPN diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yakni sengketa, konflik, dan perkara.

Pengelompokan ini mengacu pada Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pencegahan Kasus Pertanahan.

Sengketa merupakan perselisihan tanah yang tidak berdampak luas, sedangkan konflik memiliki kecenderungan atau telah menimbulkan dampak luas.

Adapun perkara merupakan perselisihan pertanahan yang penyelesaiannya melalui lembaga peradilan.

Sementara itu, Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan, Hendra Gunawan, mengungkapkan penanganan tindak pidana pertanahan sepanjang 2026 berhasil menyelamatkan aset senilai sekitar Rp5,286 triliun.

Meski nilai penyelamatan aset tersebut lebih rendah dibandingkan 2025 yang mencapai sekitar Rp23 triliun, kinerja penanganan Target Operasi (TO) justru meningkat.

Pada 2025, ATR/BPN menangani 102 TO. Jumlah tersebut meningkat menjadi 120 TO pada 2026. Dari keseluruhan target operasi tahun ini, sebanyak 100 TO berhasil diselesaikan, jauh meningkat dibandingkan 10 TO pada tahun sebelumnya.

Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya ATR/BPN memperkuat pemberantasan mafia tanah, mempercepat penyelesaian kasus pertanahan, serta melindungi aset negara dan masyarakat dari praktik tindak pidana pertanahan. ( Sar)